Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Bank Dunia (World Bank) dan Universitas Melbourne Australia dalam pengembangan sistem keamanan data terkait sertifikat tanah elektronik.
Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Della R Abdullah hal tersebut merupakan bagian dari upaya agar pusat data pertanahan mendapatkan sertifikat ISO 27001, yakni standar yang diakui internasional dalam pengelolaan risiko terhadap keamanan informasi.
"Kami juga kerja sama dengan lembaga internasional, antara lain World Bank, Melbourne University mereka share experience mereka," ucapnya dalam webinar Arah Kebijakan Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja, Kamis (4/2).
Menurut Della, sistem pengamanan data yang terstandar internasional penting dikembangkan untuk menjaga informasi yang bersifat pribadi. Dengan demikian, masyarakat tak perlu khawatir data sertifikat tanah miliknya disalahgunakan.
"Kalau misalnya orang berpikir nanti nomor tanah saya diubah, enggak bisa, karena ada recordnya. Siapa yang masuk dan kalau ada orang ga berkepentingan, nanti diblokir oleh sistem sendiri. Jadi itu yang sudah kami pikiran," imbuhnya.
Di sisi lain, kerja sama dengan lembaga internasional dalam pengembangan jaringan big data pertanahan juga dilakukan untuk memudahkan pemerintah dalam merumuskan strategi kebijakan. "Misalnya kalau mau lihat berapa kali terjadi kenaikan tanah di daerah tertentu," kata Della.
Dalam jangka panjang, lanjut Della, sistem big data pertanahan juga dapat mengoptimalkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
"Misalnya perusahaan properti mau lihat untuk kemudahan berusaha. Misalnya bikin apartemen di daerah di Bekasi, dia mau lihat berapa sih tanah di situ kenaikan ekonomisnya. Informasi semacam itu bisa kami monetisasi," pungkasnya.
